Kalurahan Girimulyo

Menimbang :

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggarakan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c.

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :     

1.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

11.

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembanggunan Dana Desa Tahun 2022;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

14.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);

15.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

16.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

18.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 51);

19.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);

20.

Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3);

21.

Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);

22.

Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9);

23.

Peraturan Desa Girimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 10);

24.

Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 3);

25.

Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2021 Nomor 6);

Menetapkan

:

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN    PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

                                     Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Kalurahan                   Rp 2.104.806.847,00

2.Belanja Kalurahan                         Rp 2.175.175.672,00

Surplus/Defisit                                (Rp    70.368.825,00)

3.Pembiayaan Kalurahan                   Rp     70.368.825,00

   a.Penerimaan Pembiayaan              Rp     70.368.825,00

   b.Pengeluaran Pembiayaan             Rp                    0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)                   Rp     70.368.825,00

Silpa tahun anggaran berjalan           Rp                    0,00

                                     Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran  Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

                                     Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2021.

                                    Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan   APBKal.

                                    Pasal 5

(1)   Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2)   Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3)   Pemerintah kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulanagan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

(4)   Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ;

a.    Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b.   Tidak diharapkan terjadi secara berulang:

c.    Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

d.   Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka  pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e.    Bersekala lokal kalurahan.

                                    Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

a.    Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;

b.   Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c.    Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya  dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah mendahuli perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Penewu.

                                      Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam  Lembaran  Kalurahan Girimulyo